KTNA Subulussalam

BANDA ACEH - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Kamis (15/1). Massa menuntut Gubernur Irwandi Yusuf mencabut izin Hak Guna Hutan (HGU) PT Runding Nusantara karena dinilai bermasalah.

Aksi dimulai sekitar 09.00 Wib. Mereka membawa poster yang intinya mengecam kebijakan pemerintah yang mengeluarkan izin HGU, izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) pada perusahan tersebut. Pascaberoperasinya perusahaan ini berdampak munculnya berbagai persoalan terhadap masyarakat setempat. Izin HGU dan izin lokasi dari bupati Aceh Singkil perlu ditinjau ulang karena arealnya merupakan tanah hak milik masyarakat dan terdapat perumahan yang dibangun pemerintah pada 2003, tiga tahun sebelum izin HGU dikeluarkan, ujar Koordinator Aksi, Ardianto. [Read the rest of this entry...]

Hal ini disebabkan paska dilarangnya penebangan kayu secara liar (illegal logging) masyarakat masih mencari bentuk untuk mencari alternatif mata pencaharian keluarga. Ketika itu harga tanaman perkebunan cukup baik. Sehingga semua orang berusaha menanam kebunnya dengan tanaman perkebunan semisal sawit, karet, coklat, dll. TBS sawit yang sempat mencapai 1700/kg hari ini menjadi hanya 300/kg. Karet yang 8000/kg menjadi 3000/kg, coklat 15000/kg menjadi 7000/kg.

Harga yang sangat rendah ini membuat pekebun di Subulussalam memutuskan untuk menghentikan merawat kebunnya. Tenaga kerja harian untuk membersihkan kebun terpaksa diPHK. Produksi tanaman perkebunan yang tidak terawat dapat dipastikan akan turun produksinya yang nantinya akan mempengaruhi produksi sawit kota subulussalam. Demikian juga di jenis komoditi lainnya. Sama..

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Subulussalam memandang perlu melakukan langkah2 nyata agar masyarakat tani kita tidak menggantungkan harapan hanya pada tanaman perkebunan. Lebih penting memberikan perhatian kepada pemenuhan kebutuhan pangan dengan menanam sesegera mungkin tanaman pangan, apapun jenis tanaman yang bisa segera dimakan. Karena dikhawatirkan dalam waktu beberapa bulan ke depan, di pasaran bisa terjadi kelangkaan bahan pangan, andai, masyarakat tani tidak tanggap untuk menanamnya segara.

Berlandaskan pada pemikiran demikian, KTNA merasa perlu untuk segera menggalang segala upaya yang diperlukan untuk itu. Pemko Subulussalam, NGO, Petani, Ulama dan lain2 harus berpartisipasi aktif untuk itu.

Untuk itu perlu diberikan pelatihan2 yang dapat diserap masyarakat. Bagaimana meningkatkan produksi tanaman pangan dengan biaya sekecil mungkin

Menteri Pertanian menunjukkan sinyal setuju Indonesia akan mengimpor daging sapi dari Brazil. Hal ini didukung kondisi perkembangan terakhir industri sapi potong di negara tersebut yang menunjukkan kinerja yang baik dalam 10 tahun terakhir.  Terlihat dari trend yang meningkat dalam produksi, konsumsi, ekspor dan rasio ekspor terhadap produksi. Data empat tahun terakhir menunjukkan sebanyak 157 negara telah melakukan impor daging sapi dari Brazil termasuk dilakukan oleh negara-negara yang telah bebas dari PMK.

Peluang impor daging sapi ini terjadi setelah mengamati bahwa pada tahun-tahun terakhir ini harga daging sapi terus menerus cenderung naik. Peningkatan harga tersebut dipicu oleh tingginya permintaan sesaat pada hari-hari besar keagamaan, terutama pada hari Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga tersebut tidak pernah mengalami penurunan kembali seperti perilaku harga komoditas lain yang fluktuatif. Kalaupun harga daging sapi turun setelah lebaran, tidak akan turun pada harga sebelum kenaikan.

Sebelumnya sempat terjadi diskusi alot di kalangan peneliti ternak karena memang negara seperti Brazil termasuk negara yang belum bebas dari PMK. Diperoleh kesepakatan bahwa impor daging sapi dapat dilakukan tetapi dengan pengawalan yang ketat dan penuh kehati-hatian. Sejumlah karyawan di lingkungan kesehatan hewan akan dikerahkan untuk tidak terlena, dan terus mengamati kemungkinan tertular virus PMK.

Seperti dilaporkan dalam Resolusi OIE No. XVIII Tahun 2008, bahwa negara Brazil belum bebas benar dari penyakit kuku dan mulut (PMK). Di Brazil dari 28 negara bagian, terdapat 1 negara bagian yang bebas PMK tanpa vaksinasi dan 17 negara bagian yang dinyatakan bebas PMK dengan vaksinasi. Sedangkan 10 negara bagian masih positif terserang PMK. Sehingga dalam hal ini sekitar 87 persen produksi daging sapi di Brazil dari sekitar 200 juta ekor sapi telah bebas PMK.

Demikian  kesimpulan diskusi  para pakar peternakan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor. Diskusi dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan Menteri Pertanian terkait rencana mengalihkan kebiasaan impor daging yang biasanya dari Australia ke negara lain, di benua Amerika yaitu Brazil.

Hadir dalam diskusi sehari ini, Kepala Puslitbangnak Dr. Abdullah Bamualim, Dr. Mei Rochjat dari Pustaka, Dr. Tahlim Sudaryanto dari PSEKP, Dr. Darminto dari BB Balitvet, perwakilan dari Dinas Peternakan DKI, perwakilan dari Balitnak Ciawi, Suripto dari PPHI Jawa Barat, akademisi (IPB, UNPAD, UGM, UNAIR dan UNUD), dan para peneliti Puslitbangnak.